Pemerintah Jepang berencana menghentikan bantuan finansial bagi mahasiswa asing jenjang doktor. 

Kebijakan ini memicu banyak kritik dari mahasiswa dan akademisi yang menilai langkah tersebut tidak adil.

Mereka juga menilai hal itu justru merugikan dunia akademik Jepang yang selama ini dikenal inklusif.

Sebelumnya, pemerintah Jepang memberikan tunjangan hidup hingga 2,4 juta yen (sekitar Rp 250 juta) per tahun untuk mahasiswa doktor, baik warga Jepang maupun asing.

Namun, jika disetujui, mulai tahun fiskal 2027 bantuan ini hanya akan diberikan kepada warga Jepang saja.

Emi Omuro, mahasiswa doktor tahun ketiga di Universitas Ochanomizu, menyebut kebijakan ini tidak masuk akal.

Menurutnya, tidak seharusnya ada pembatasan hanya berdasarkan kewarganegaraan, apalagi mengingat mahasiswa asing dan lokal belajar dan bekerja bersama setiap hari.

Awal Juli lalu Omuro menggelar aksi di depan Stasiun JR Ikebukuro, Tokyo, untuk menyuarakan keberatan.

Sekitar 20 mahasiswa, sebagian besar warga Jepang, ikut membawa poster bertuliskan “Jangan Diskriminasi” dan “Akademik Tak Mengenal Batas Negara.”