Powered by
Pemerintah Jepang kini mendorong petani untuk kembali menanam lebih banyak padi, setelah selama beberapa dekade mengalihkan fokus ke komoditas lain.
Perubahan kebijakan ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Shigeru Ishiba dalam rapat tingkat menteri pada Selasa, menyusul lonjakan harga beras yang hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir.
Baca juga:
Dalam pernyataannya, Ishiba menegaskan bahwa kebijakan pertanian akan direvisi untuk tahun fiskal 2027.
Alih-alih melarang penanaman padi, pemerintah akan mendukung petani agar lebih berani meningkatkan produksi.
Melansir kantor berita AFP (5/8/2025), dukungan itu akan difokuskan pada pertanian padi skala besar serta akses ke teknologi terbaru.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kelangkaan beras akibat gangguan rantai pasok yang berdampak pada harga.
Kondisi ini memaksa pemerintah untuk mulai menggunakan cadangan darurat sejak Maret lalu, padahal sebelumnya hanya digunakan dalam situasi bencana.
Tujuannya adalah membantu konsumen dan pelaku usaha kuliner menghadapi lonjakan harga.
Sejak tahun 1971, Jepang mulai membatasi penanaman padi dan mendorong diversifikasi pertanian ke komoditas lain seperti kedelai.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas menurunnya konsumsi beras dalam pola makan masyarakat Jepang.
Akibatnya, luas lahan sawah yang digunakan untuk konsumsi menurun drastis.
Pada tahun 2024, total lahan sawah tercatat di bawah 1,4 juta hektare, turun tajam dari puncaknya yang mencapai 3,3 juta hektare pada tahun 1960.
Meski kebijakan tersebut secara resmi dihapus pada 2018, insentif untuk menanam selain padi masih terus berjalan.
Kini, dengan krisis beras yang melanda, pemerintah mengambil arah baru dan kembali mengajak petani untuk fokus pada produksi beras.
Langkah ini juga tidak lepas dari tekanan politik yang tengah dihadapi pemerintah Ishiba.
Penurunan drastis harga diri publik terhadap kepemimpinannya dipicu oleh kemarahan masyarakat atas mahalnya harga beras.
Kondisi ini berdampak pada hasil pemilu, di mana Partai Demokrat Liberal kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen.
Dengan mendorong produksi padi dan memperkuat cadangan pangan dalam negeri, pemerintah berharap bisa meredam keresahan publik sekaligus memperbaiki citra politik.
Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat.
View this post on Instagram
