Koalisi pemerintahan Jepang kehilangan mayoritas di Majelis Tinggi (House of Councillors) setelah pemilu pada Minggu (20/7/2025).

Kehilangan mayoritas berarti koalisi partai pemerintah tidak lagi menguasai lebih dari separuh kursi di parlemen.

Akibatnya, mereka tidak bisa lagi meloloskan undang-undang atau mengambil keputusan penting secara mandiri.

Hasil ini menjadi pukulan berat bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang sudah menghadapi berbagai tekanan.

Meski begitu, Ishiba menegaskan akan tetap menjabat meski dukungan untuk partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), terus menurun.

Baca juga:

• Perdana Menteri Jepang Baru Shigeru Ishiba Resmi Menjabat
• Shigeru Ishiba Tegaskan Tetap Menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang
• Harga Beras di Jepang Naik Hampir 100 Persen, Perdana Menteri Tertekan

Shigeru Ishiba menerima tepuk tangan setelah ia terpilih sebagai pemimpin baru partai berkuasa Jepang pada pemilihan kepemimpinan Partai Demokratik Liberal (LDP) di Tokyo pada 27 September 2024. Mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba akan menjadi perdana menteri Jepang berikutnya setelah memenangkan pemilihan kepemimpinan partai yang berkuasa pada tanggal 27 September 2024, demikian hasil penghitungan resmi. (AFP/HIRO KOMAE)

LDP dan Komeito Kehilangan Kursi Mayoritas

Melansir Kyodo News (21/7/2025), koalisi LDP dan Komeito gagal mencapai target setidaknya 50 dari 125 kursi yang diperebutkan untuk mempertahankan mayoritas di Majelis Tinggi. 

Kini mereka hanya memegang 122 kursi, turun dari 141 kursi sebelumnya.

Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah pascaperang, koalisi pemerintah kehilangan kendali di kedua majelis yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

Sebagian pemilih konservatif kini mulai melirik partai Sanseito, partai populis sayap kanan dengan slogan “Japanese First”.

Meski agenda mereka kerap dikritik sebagai xenofobik, Sanseito berhasil meningkatkan kursi di Majelis Tinggi dari hanya dua menjadi 14.

Jumlah ini cukup untuk mulai mengajukan rancangan undang-undang di parlemen.

Oposisi Kompak Menolak Berkoalisi

Semua partai oposisi besar tegas menolak wacana bergabung dengan kubu pemerintah.

Yuichiro Tamaki, pemimpin Democratic Party for the People, menyebut wacana berkoalisi dengan LDP dan Komeito sebagai “di luar pembahasan.”

Padahal sebelumnya, partai ini sempat terlibat koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Kini mereka memegang 17 kursi, naik dari sembilan.

Partai oposisi utama lain, seperti Constitutional Democratic Party of Japan (CDPJ) dan Japan Innovation Party (JIP), juga memilih sikap serupa.

CDPJ kini memegang 22 kursi, turun dari 38, sementara JIP mengantongi tujuh kursi, turun dari 18.

Penurunan ini tetap tak menghentikan semangat oposisi untuk berdiri sebagai penyeimbang.

Partisipasi Pemilih Meningkat

Majelis Tinggi Jepang memiliki 248 kursi, dengan masa jabatan enam tahun.

Setiap tiga tahun, setengah dari kursi ini diperebutkan agar tidak terjadi pergantian penuh.

Dari 125 kursi yang tersedia kali ini, 75 berasal dari distrik pemilihan dan 50 dari sistem perwakilan proporsional.

Menariknya, tingkat partisipasi pemilih tahun ini tercatat 58,51 persen, naik dari 52,05 persen pada pemilu sebelumnya di 2022.

Bahkan, tercatat rekor baru dengan 26 juta orang menggunakan hak pilih lebih awal, bertepatan dengan libur panjang akhir pekan.

Ini menjadi bukti bahwa publik tetap punya antusiasme tinggi terhadap politik, meski di tengah dinamika yang tidak mudah.

© Kyodo News

          View this post on Instagram                      

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)