Mulai tahun ajaran 2026, pemerintah akan menghapus batas penghasilan untuk keluarga yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA swasta.

Subsidi maksimal juga akan ditingkatkan hingga 457.000 yen (sekitar Rp 48 juta), mendekati rata-rata biaya sekolah swasta.

Sementara itu, untuk SMA negeri, kebijakan tanpa batas penghasilan ini sudah berlaku sejak tahun fiskal 2025.

Saat ini, keluarga dengan penghasilan di bawah 9,1 juta yen per tahun mendapat bantuan biaya sekolah sebesar 118.800 yen.

Sementara itu, keluarga yang berpenghasilan di bawah 5,9 juta yen bisa menerima hingga 396.000 yen jika menyekolahkan anaknya di SMA swasta.

Namun, para pengamat menilai bahwa diskusi pemerintah terlalu fokus pada beban keuangan rumah tangga.

Dampak jangka panjang terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan belum banyak dibahas.

“Sekolah negeri ditekan untuk menarik lebih banyak siswa, tetapi tidak diberikan tambahan anggaran atau tenaga pengajar,” kata Hideyuki Konyuba, profesor kebijakan pendidikan dari Universitas Teikyo.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menyediakan sumber daya tambahan berupa dana dan guru, agar sekolah negeri bisa bersaing secara adil dengan sekolah swasta.

“Negara juga harus memiliki visi jangka panjang untuk sistem SMA di Jepang. Meski tidak wajib secara hukum, hampir 99 persen lulusan SMP di Jepang melanjutkan ke jenjang SMA. Artinya, pendidikan ini sudah menjadi kebutuhan sosial yang nyaris wajib,” ujarnya.

          View this post on Instagram                      

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)