Powered by
Pemerintah Jepang berencana memberikan bantuan tunai sebesar 50.000 yen atau sekitar Rp 5,8 juta per orang untuk warganya.
Melansir Asahi Shimbun pada Kamis (10/4/2025), hal itu merupakan upaya meredam dampak beban biaya hidup akibat diberlakukannya tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba akan menginstruksikan pemerintah untuk menyusun paket kebijakan ekonomi darurat.
Paket kebijakan ini nantinya akan dimasukkan dalam anggaran tambahan untuk tahun fiskal 2025.
Tarif resiprokal 24 persen pada barang asal Jepang dan tarif 25 persen untuk sektor otomotif diperkirakan meningkatkan biaya hidup di Jepang sekitar 50.000 yen per orang.
Bantuan tunai direncanakan akan diberikan tanpa melihat tingkat pendapatan penerima.
Namun, jumlah pasti dan rincian lainnya masih dalam pembahasan di antara partai-partai dalam koalisi pemerintahan.
Ishiba yang menyebut tarif baru dari AS sebagai krisis nasional menyimpulkan bahwa respons cepat dari pemerintah diperlukan karena harga barang dan jasa terus meningkat.
Selain bantuan tunai kepada semua penduduk, Pemerintah Jepang juga tengah merancang kebijakan tambahan untuk meredam efek tarif resiprokal Trump.
Kedua, perluasan subsidi untuk membantu perusahaan mempertahankan lapangan kerja.
Pemerintah menargetkan anggaran tambahan ini disahkan dalam masa sidang parlemen saat ini, yang akan berakhir pada Juni guna mendanai langkah ekonomi darurat tersebut.
Baca juga:
Orang Jepang hanami sakura di taman depan Kastil Himeji, Jepang.
Berdasarkan survei The Mainichi yang diterbitkan pada Senin (14/4/2025), sekitar 57 persen warga Jepang menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah dan partai berkuasa untuk memberikan bantuan tunai kepada warga.
Hasil survei jauh melebihi 20 persen yang menyatakan setuju dan 23 persen yang masih belum memutuskan.
Bahkan di kalangan pendukung Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, 49 persen menolak rencana pemberian uang tunai tersebut dalam survei nasional yang dilakukan pada 12–13 April.
Sementara hanya 28 persen yang menyatakan setuju.
Penentang kebijakan kerap menyebut bahwa kebijakan pemberian bantuan tunai berbau politik karena menjelang pemilu.
“Sekadar strategi bagi-bagi uang menjelang pemilu,” respons responden survei.
Banyak yang juga berpendapat bahwa pemotongan pajak lebih efektif dibanding pemberian bantuan tunai.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menekankan kesulitan hidup sehari-hari apabila tarif resiprokal resmi diterapkan.
Menjelang pemilu Majelis Tinggi musim panas ini, para pejabat dari partai koalisi pemerintah gencar mendorong pemberian bantuan tunai kepada masyarakat.
Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshimasa Hayashi, diketahui meminta Ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokrat Liberal, Itsunori Onodera, untuk menyusun usulan kebijakan dari partai yang berkuasa.
“Kebijakan untuk meningkatkan permintaan domestik, seperti kenaikan upah, tunjangan, dan pemotongan pajak, akan membantu menurunkan ‘hambatan non-tarif’ seperti yang diminta oleh pemerintahan Trump."
Pernyataan tersebut dari Sekretaris Jenderal dari Komeito Makoto Nishida, mitra junior dalam koalisi, pada konferensi pers dilansir dari Asahi Shimbun (10/4/2025).
Nishida menekankan bahwa bantuan tunai menjadi prioritas karena bisa diberikan lebih cepat dibanding pemotongan pajak yang memerlukan revisi undang-undang.
Sumber:
(KOMPAS.COM/FAESAL MUBAROK)
View this post on Instagram
