Kedua, perluasan subsidi untuk membantu perusahaan mempertahankan lapangan kerja.

Pemerintah menargetkan anggaran tambahan ini disahkan dalam masa sidang parlemen saat ini, yang akan berakhir pada Juni guna mendanai langkah ekonomi darurat tersebut.

Baca juga:

• Perusahaan Jepang Terancam Alami Penurunan Keuntungan Imbas Tarif Trump
• Tarif Impor Amerika Ancam Industri Baja Jepang, Pemerintah Diminta Lobi Politik
• Ribuan Lansia Jepang Meninggal Sendirian di Rumah Sepanjang 2024

Orang Jepang hanami sakura di taman depan Kastil Himeji, Jepang.

57 Persen Warga Jepang Tolak BLT

Berdasarkan survei The Mainichi yang diterbitkan pada Senin (14/4/2025), sekitar 57 persen warga Jepang menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah dan partai berkuasa untuk memberikan bantuan tunai kepada warga.

Hasil survei jauh melebihi 20 persen yang menyatakan setuju dan 23 persen yang masih belum memutuskan.

Bahkan di kalangan pendukung Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, 49 persen menolak rencana pemberian uang tunai tersebut dalam survei nasional yang dilakukan pada 12–13 April.

Sementara hanya 28 persen yang menyatakan setuju.

Penentang kebijakan kerap menyebut bahwa kebijakan pemberian bantuan tunai berbau politik karena menjelang pemilu.

“Sekadar strategi bagi-bagi uang menjelang pemilu,” respons responden survei.

Banyak yang juga berpendapat bahwa pemotongan pajak lebih efektif dibanding pemberian bantuan tunai.

Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menekankan kesulitan hidup sehari-hari apabila tarif resiprokal resmi diterapkan.