“Sekadar strategi bagi-bagi uang menjelang pemilu,” respons responden survei.

Banyak yang juga berpendapat bahwa pemotongan pajak lebih efektif dibanding pemberian bantuan tunai.

Di sisi lain, pendukung kebijakan ini menekankan kesulitan hidup sehari-hari apabila tarif resiprokal resmi diterapkan.

Bantuan Tunai Dinilai Ada Kepentingan Politik

Menjelang pemilu Majelis Tinggi musim panas ini, para pejabat dari partai koalisi pemerintah gencar mendorong pemberian bantuan tunai kepada masyarakat.

Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshimasa Hayashi, diketahui meminta Ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokrat Liberal, Itsunori Onodera, untuk menyusun usulan kebijakan dari partai yang berkuasa.

“Kebijakan untuk meningkatkan permintaan domestik, seperti kenaikan upah, tunjangan, dan pemotongan pajak, akan membantu menurunkan ‘hambatan non-tarif’ seperti yang diminta oleh pemerintahan Trump."

Pernyataan tersebut dari Sekretaris Jenderal dari Komeito Makoto Nishida, mitra junior dalam koalisi, pada konferensi pers dilansir dari Asahi Shimbun (10/4/2025).

Nishida menekankan bahwa bantuan tunai menjadi prioritas karena bisa diberikan lebih cepat dibanding pemotongan pajak yang memerlukan revisi undang-undang.

Sumber:

• Asahi Shimbun: https://www.asahi.com/ajw/articles/15704566
• The Mainichi: https://mainichi.jp/english/articles/20250414/p2a/00m/0na/017000c

(KOMPAS.COM/FAESAL MUBAROK)

          View this post on Instagram                      

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)