"Negara lain telah menghentikan kebijakan semacam ini, tetapi Jepang masih mempertahankannya karena tekanan publik," kata Kiuchi.
Bulan lalu, Partai Demokrat Liberal yang berkuasa bersama mitranya, Komeito, mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat untuk Rakyat guna memangkas pajak bensin sebesar 25,1 yen (Rp 2.700-an) per liter.
"Langkah ini bertujuan untuk mengimbangi pemangkasan subsidi, tetapi akan mengurangi pendapatan pajak, sehingga pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif," ujar Kiuchi.
Baca juga:
Sumber:
View this post on Instagram