Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan skema penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Jepang harus lebih adil.

Melansir siaran pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (20/8/2025), ia menilai pola magang yang selama ini diterapkan tidak sesuai dengan kenyataan karena PMI bekerja penuh.

“Kalau bisa bekerja, kenapa harus magang tiga tahun? Itu bukan magang, itu kerja. Kita akan bicarakan dengan pemerintah Jepang untuk skema yang lebih tepat, misalnya SSW (Specified Skilled Worker) atau pola kerja lain yang resmi,” ujar Karding dalam pertemuan dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Selasa (19/8/2025).

Baca juga:

• Masih Ada Ratusan Ribu Lowongan di Jepang, Indonesia Baru Kirim 10.000 Pekerja Lewat SSW
• Peluang Karier SSW untuk Orang Indonesia, Jepang Butuh 820.000 Ribu Pekerja Asing
• Apa Itu SSW Jepang? Syarat, Keuntungan, dan Bedanya dengan Magang

Mandat Perlindungan dan Peningkatan Devisa

Karding menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat ganda kepada KemenP2MI.

Pertama, memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Kedua, meningkatkan devisa negara melalui penempatan tenaga kerja terampil di luar negeri.

Jepang disebut menjadi salah satu negara tujuan prioritas.

Kebutuhan tenaga kerja di Negeri Sakura diproyeksikan mencapai 639.000 orang per tahun dari berbagai negara.

Menurut Karding, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia.

“Kalau Indonesia bisa mengisi 10 persen saja, berarti ada sekitar 63.000 pekerja setiap tahun. Ini peluang besar yang tidak boleh dilewatkan. Tetapi mereka harus berangkat secara prosedural, terlatih, bersertifikat, dan yang terpenting menguasai bahasa Jepang,” ujarnya.

Persiapan di Dalam Negeri

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, KemenP2MI menyiapkan sejumlah langkah.

Salah satunya dengan membuka kelas migran di sekolah dan kampus.

Selain itu, KemenP2MI juga mengkonsolidasikan purna pekerja migran yang pernah bekerja di Jepang agar menjadi relawan pengajar bahasa.

Karding menekankan bahwa kemampuan bahasa Jepang menjadi salah satu kunci utama agar PMI dapat bersaing di pasar kerja.

Selain bahasa, penyesuaian standar sertifikasi tenaga kerja juga perlu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan Jepang.

“Kami tidak hanya ingin mengirim PMI, tapi memastikan mereka terlindungi, terampil, dan siap bersaing,” kata Karding.

Pentingnya Kolaborasi dengan Jepang

Karding menegaskan bahwa penempatan PMI ke Jepang harus dilakukan secara proaktif dan terkoordinasi.

Kolaborasi dengan KBRI Tokyo, pemerintah Jepang, hingga pelaku usaha disebut sebagai kunci untuk memastikan perlindungan optimal bagi pekerja migran.

Menurut Karding, kesiapan Indonesia bukan hanya soal jumlah tenaga kerja yang bisa dikirim.

Lebih dari itu, penempatan PMI harus memperhatikan martabat dan kualitas pekerja.

“Indonesia siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Tapi jangan hanya dilihat sebagai angka. Yang terpenting, PMI harus ditempatkan secara bermartabat,” ujar Menteri Karding.

          View this post on Instagram                      

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)