Powered by
Menjelang pemilu Majelis Tinggi Jepang pada 20 Juli, isu kebijakan terhadap warga asing mencuat menjadi perbincangan hangat.
Partai-partai konservatif kecil mulai menarik perhatian, sedangkan dukungan untuk blok pemerintahan yang sudah lama berkuasa perlahan melemah.
Salah satu partai yang naik daun adalah Sanseito, partai nasionalis minor yang membawa slogan “Japanese First”.
Melansir Kyodo News (13/7/2025), mereka mendorong pengawasan lebih ketat terhadap warga asing dan belakangan ini menempati posisi kedua dalam beberapa survei media.
Baca juga:
Pengamat mengingatkan bahwa perdebatan soal warga asing bukan sekadar taktik kampanye sementara.
Jika retorika bernada xenofobia yang sering kali tak berbasis fakta makin diterima publik, hal ini dikhawatirkan bisa memperdalam diskriminasi dan memecah belah masyarakat Jepang.
Perhatian terhadap warga asing kini tak hanya ramai di media sosial, tapi juga masuk ke agenda politik.
Ini muncul di tengah anggapan bahwa Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Partai Demokrat Liberal (LDP) tengah memperluas upaya mendatangkan pekerja asing ke Jepang.
Sejumlah insiden yang melibatkan sebagian kecil warga asing ikut memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat.
Misalnya, pelanggaran aturan berkendara terkait konversi SIM atau dugaan penyalahgunaan layanan publik.
Partai-partai besar pun ikut bersaing menunjukkan sikap tegas soal imigrasi.
Ishiba bahkan berencana membentuk pusat komando baru di bawah Sekretariat Kabinet untuk menangani isu ini secara lebih serius.
Dalam janji kampanyenya, LDP menargetkan “nol imigran ilegal”.
Mitra koalisinya, Komeito, berjanji memperbaiki manajemen kependudukan warga asing.
Sementara itu, oposisi Demokratik untuk Rakyat mendorong aturan lebih ketat terkait pembelian properti oleh orang asing.
Di sisi lain, Partai Demokrat Konstitusional Jepang justru menyerukan undang-undang untuk mendukung kehidupan multikultural, sejalan dengan perubahan sosial ekonomi akibat bertambahnya populasi warga asing.
Sanseito termasuk yang paling vokal dalam isu ini.
Mereka ingin menghentikan bantuan kesejahteraan untuk warga asing, melarang mereka bekerja di sektor publik, dan membentuk lembaga imigrasi terpusat.
Partai ini juga menuntut agar warga asing lebih disiplin mengikuti budaya Jepang.
Pemimpin Sanseito, Sohei Kamiya, menilai globalisasi sebagai penyebab kemiskinan di Jepang.
Ia menuding warga asing terlalu banyak membeli tanah dan saham perusahaan, sementara jumlah pekerja asing melonjak akibat kekurangan tenaga kerja lokal.
Partai Konservatif Jepang yang dipimpin Naoki Hyakuta juga melontarkan kritik tajam.
Hyakuta bahkan menyebut warga asing tidak menghormati budaya Jepang, melanggar aturan, menyerang warga lokal, hingga mencuri barang mereka.
Saat ini, koalisi LDP belum menguasai mayoritas di majelis rendah.
Akihiko Noda, peneliti dari Sompo Institute Plus, menyebut ada kemungkinan Ishiba akan menggandeng kelompok konservatif demi mempertahankan pemerintahan.
Sanseito berdiri pada 2020, sedangkan Partai Konservatif Jepang baru lahir pada 2023.
Meski masih tergolong baru, keduanya berhasil meraih masing-masing tiga kursi pada pemilu majelis rendah Oktober lalu.
Namun, data kepolisian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan warga asing justru menurun hingga 2022, meski sedikit meningkat di 2023.
Selama sepuluh tahun terakhir, porsi kasus yang melibatkan warga asing tetap stabil di sekitar dua persen dari total kasus yang dilaporkan.
Di sisi lain, Jepang tengah menghadapi tantangan demografis serius.
Jumlah penduduk Jepang turun hingga 898.000 orang dalam setahun terakhir, menjadi 120,3 juta per Oktober 2024.
Sementara itu, jumlah warga asing justru mencapai rekor baru, yaitu 3,77 juta orang di akhir 2024.
Takahide Kiuchi dari Nomura Research Institute mengingatkan pentingnya menangani pelanggaran yang dilakukan sebagian warga asing.
Pasalnya, hal itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak adil di masyarakat.
Namun, ia juga menekankan bahwa hidup berdampingan dengan warga asing bisa menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi Jepang dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
© Kyodo News
View this post on Instagram
