Sejumlah insiden yang melibatkan sebagian kecil warga asing ikut memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat.

Misalnya, pelanggaran aturan berkendara terkait konversi SIM atau dugaan penyalahgunaan layanan publik.

Partai-partai besar pun ikut bersaing menunjukkan sikap tegas soal imigrasi.

Ishiba bahkan berencana membentuk pusat komando baru di bawah Sekretariat Kabinet untuk menangani isu ini secara lebih serius.

Dalam janji kampanyenya, LDP menargetkan “nol imigran ilegal”.

Mitra koalisinya, Komeito, berjanji memperbaiki manajemen kependudukan warga asing.

Sementara itu, oposisi Demokratik untuk Rakyat mendorong aturan lebih ketat terkait pembelian properti oleh orang asing.

Di sisi lain, Partai Demokrat Konstitusional Jepang justru menyerukan undang-undang untuk mendukung kehidupan multikultural, sejalan dengan perubahan sosial ekonomi akibat bertambahnya populasi warga asing.

Sikap Keras Partai Sanseito

Sanseito termasuk yang paling vokal dalam isu ini.

Mereka ingin menghentikan bantuan kesejahteraan untuk warga asing, melarang mereka bekerja di sektor publik, dan membentuk lembaga imigrasi terpusat.