Powered by
Seorang sopir bus di Jepang harus menerima kenyataan pahit kehilangan uang pensiun sekitar 12 juta yen (Rp 1,3 miliar) setelah dipecat karena mencuri 1.000 yen (Rp 110.000-an) dari tarif penumpang.
Kejadian ini bermula pada 2022, ketika sopir yang telah bekerja selama 29 tahun itu menjalankan tugasnya di Kota Kyoto.
Melansir kantor berita AFP pada Jumat (18/4/2025), saat itu ada lima penumpang naik ke dalam bus dan membayar total 1.150 yen (Rp 132.000-an).
Sopir tersebut meminta mereka untuk memasukkan 150 yen (Rp 17.250-an) dalam bentuk koin ke dalam kotak pembayaran, lalu menerima uang kertas 1.000 yen secara langsung.
Namun, uang itu tidak ia laporkan sebagaimana prosedur yang berlaku. Aksi tersebut terekam oleh kamera keamanan di dalam bus.
Meski sudah ada bukti rekaman video, sopir itu sempat menyangkal perbuatannya saat dipanggil oleh atasannya untuk dimintai keterangan.
Setelah penyelidikan, Pemerintah Kota Kyoto memutuskan untuk memecat sopir tersebut.
Ia juga kehilangan hak atas uang pensiun yang seharusnya ia terima setelah puluhan tahun mengabdi.
Catatan pengadilan juga menyebut bahwa selama masa kerjanya, sopir ini pernah mendapat beberapa teguran.
Ha itu termasuk karena kebiasaannya merokok rokok elektrik saat bertugas, meskipun dilakukan saat tidak ada penumpang di dalam bus.
Baca juga:
Merasa tidak adil, sopir itu mengajukan gugatan hukum terhadap Pemerintah Kota Kyoto untuk mendapatkan kembali uang pensiunnya.
Dalam perkembangan kasusnya, pengadilan sempat memutuskan bahwa hukuman pemecatan tersebut terlalu berat, dan mengabulkan gugatan sang sopir.
Namun pada Kamis kemarin, Mahkamah Agung Jepang menjatuhkan putusan akhir dan menyatakan Pemerintah Kota Kyoto merupakan pihak yang benar.
Hukuman awal dinyatakan sah sehingga sopir tersebut tetap kehilangan uang pensiunnya.
Menurut Mahkamah Agung, tindakan seperti ini bisa merusak kepercayaan publik.
Pasalnya, sopir bus bertanggung jawab atas pengelolaan uang milik masyarakat dan menjalankan tugas secara mandiri.
Pemerintah Kota Kyoto menyambut baik putusan Mahkamah Agung tersebut.
"Setiap sopir bus bekerja sendiri dan menangani uang publik. Kami menganggap serius ketika terjadi penggelapan dalam area tanggung jawab ini," kata perwakilan Biro Transportasi Umum Kyoto Shinichi Hirai kepada AFP.
"Kalau tindakan tegas kami tidak diterima, organisasi kami bisa menjadi lengah, dan itu bisa mengikis kepercayaan masyarakat," tambahnya.
View this post on Instagram
