Direktur LPK Hiro Karanganyar, Bowo Kristianto, membocorkan bahwa porsi lowongan kerja terbesar dari perusahaan Jepang adalah bidang konstruksi.
Menurutnya, beberapa bidang kerja telah tersedia untuk pekerja Indonesia seperti, bidang konstruksi, manufaktur, pengolahan makanan, fabrikasi, hingga pertanian.
“Sekarang merata (tiap bidang), tetapi saat ini masih porsi terbesar itu di bidang konstruksi,” ujarnya saat dihubungi Ohayo Jepang, Selasa (15/4/2025).
Ia menuturkan, pekerja Indonesia yang menginginkan bekerja pada bidang kontruksi harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
Mereka juga menguasai bahasa Jepang minimal N5.
LPK Hiro Karanganyar sendiri menyediakan pembekalan untuk mempersiapkan level bahasa yang dibutuhkan dan sertifikasi yang diperlukan pada bidang kerja tertentu.
Baca juga:
Di sisi lain, pendiri sekaligus Ketua LPK Harajuku, Rawin, membeberkan kecenderungan pekerja Indonesia yang kerap kali salah kaprah dalam memilih bidang kerja.
Beberapa pekerja Indonesia memilih pekerjaan berdasarkan ingin cepat diterima tanpa tahu apa yang akan menjadi tanggung jawabnya.
Ia menyarankan calon pekerja Indonesia di Jepang harus betul-betul paham bahwa bahasa Jepang dibutuhkan bukan hanya sebagai syarat, tetapi dapat diaplikasikan dalam pekerjaan.
“Peserta juga harus tahu bidang kerja yang diminati, bukan hanya ingin cepat berangkat saja tapi bagaimana nanti apakah cocok atau tidak ketika sudah sampai kerja dengan jabatannya,” ujarnya kepada Ohayo Jepang, Senin (14/4/2025).
“Itu ada kejadian juga baru satu bulan ingin pulang, tiga bulan pengin pulang. Harus kenal dulu potensinya, kalau levelnya masih kurang ya paling penting bahasa Jepangnya.”
Rawin menekankan bahwa perusahaan Jepang akan selalu mengevaluasi ketika pekerjanya tidak mengerti perintah kerja.
“Dari mulai awal mengikuti pelatihan di LPK sampai berangkat ke Jepang itu sekurangnya membutuhkan biaya Rp 25 juta,” ujar Rawin.
Biaya tersebut bisa lebih murah jika program yang diambil adalah magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan skema Government to Government (G to G) melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
(KOMPAS.COM/FAESAL MUBAROK)
View this post on Instagram