Powered by
Jepang memberlakukan Pajak Konsumsi (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) sejak 1 Oktober 2019.
Pajak Konsumsi ini dikenakan sebesar 10 persen pada barang dan jasa yang dijual di Jepang.
Selain itu, ada beberapa produk yang mendapat tarif pajak lebih rendah, yaitu 8 persen, untuk meringankan beban masyarakat.
Simak ulasan selengkapnya mengenai Pajak Konsumsi di Jepang melansir
Jepang memberlakukan pengurangan tarif pajak untuk beberapa barang tertentu.
Tarif 8 persen diterapkan untuk pembelian makanan dan minuman tanpa alkohol, serta koran yang terbit dua kali seminggu atau lebih (terbatas pada pembaca yang berlangganan).
Tujuan utama dari pengurangan tarif ini untuk membantu rumah tangga mengurangi dampak dari kenaikan pajak, terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Pajak Konsumsi dikenakan pada penjualan barang dan jasa.
Badan usaha sebagai pihak yang dikenakan pajak (Taxable Person) menambahkan pajak pada harga jual yang harus dibayar oleh konsumen.
Kemudian, badan usaha tersebut akan membayar pajak yang terkumpul kepada pemerintah Jepang.
Menurut Kementerian Keuangan Jepang, Pajak Konsumsi terdiri dari dua komponen: tarif Pajak Konsumsi Nasional dan tarif Pajak Konsumsi Lokal.
Berikut adalah rincian tarif pajak yang berlaku:
| Klasifikasi | Tarif Pajak Standar | Pengurangan Tarif Pajak |
|---|---|---|
| Pajak Konsumsi Nasional | 7,8% | 6,24% |
| Pajak Konsumsi Lokal | 2,2% | 1,76% |
| Total | 10% | 8% |
Pajak Konsumsi pada periode sebelumnya hingga 30 September 2019, hanya dikenakan sebesar 8 persen, tanpa adanya pengurangan tarif pajak untuk produk tertentu.
Baca juga:
Pajak Konsumsi di Jepang digunakan untuk berbagai program jaminan sosial yang melibatkan semua kalangan masyarakat. Berikut beberapa alokasi penting dari pajak ini:
Pendidikan untuk anak usia 3 hingga 5 tahun menjadi gratis, termasuk layanan penitipan anak bersertifikat.
Bahkan anak usia 0 hingga 2 tahun dari rumah tangga berpendapatan rendah, pendidikan prasekolah juga disediakan tanpa biaya.
Pemerintah Jepang berencana menyediakan tambahan 320.000 tempat penitipan anak hingga akhir tahun fiskal 2020.
Ini bertujuan untuk mengurangi daftar tunggu bagi keluarga yang membutuhkan tempat penitipan anak.
Beasiswa berbasis hibah dan pengurangan biaya kuliah diberikan kepada siswa dari keluarga berpendapatan rendah.
Tujuannya, memastikan akses pendidikan tinggi bagi mereka yang membutuhkan.
Pajak ini juga digunakan untuk meningkatkan kondisi kerja para pekerja perawatan lansia dengan memberikan tunjangan dan kompensasi yang lebih baik.
Bagi warga lanjut usia yang memiliki penghasilan rendah, Jepang memberikan pengurangan premi asuransi perawatan jangka panjang.
Hal itu demi membantu mereka mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
Pensiunan dengan penghasilan rendah juga mendapatkan manfaat hingga 60.000 yen per tahun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial.
Pajak Konsumsi di Jepang tidak hanya digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum dan mendanai program sosial.
Alokasinya juga untuk mengurangi kesenjangan sosial, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah.
Kebijakan ini memastikan bahwa lebih banyak orang dapat mengakses layanan penting seperti pendidikan, perawatan lansia, dan dukungan untuk pensiunan.
Jepang berusaha menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat dengan pengurangan tarif untuk beberapa barang dan jasa.
Sumber: Kementerian Keuangan Jepang (https://www.mof.go.jp/english/policy/tax_policy/publication/tax012/e_05.pdf)
View this post on Instagram
