Powered by
Pemerintah Jepang mengalokasikan dana sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,6 miliar guna meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia.
Dana tersebut diberikan melalui proyek kolaboratif antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang bernama SeaBLUE.
Dukungan Jepang mencakup penguatan kapasitas nelayan, penyediaan perahu listrik, serta fasilitas penyimpanan dingin yang ramah lingkungan.
Peluncuran proyek ini berlangsung di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, pada Kamis.
SeaBLUE ditargetkan menyasar lebih dari 1.600 nelayan skala kecil yang tersebar di Morotai, Maluku Utara dan Tanimbar, Maluku.
“Pendanaannya 1,5 juta dolar AS,” ujar Menteri Ekonomi dan Pembangunan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Ueda Hajime, usai peluncuran program SeaBLUE.
Baca juga:
Melansir Antara News (19/6/2025), Ueda menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
Pemanfaatan sumber daya laut secara efektif juga penting untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan hilirisasi dan distribusi produk bernilai tambah ke luar pulau.
“Oleh karena itu, Pemerintah Jepang memutuskan untuk mendukung proyek yang sangat penting ini melalui kontribusi keuangan dari anggaran tambahan kami,” katanya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir secara praktis dan berkelanjutan.
Selain itu, proyek SeaBLUE juga didukung oleh pembangunan pelabuhan perikanan, pasar, dan fasilitas pendingin di wilayah yang sama.
Fasilitas ini tengah dibangun oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
“Ke depan, Kedutaan Besar Jepang tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor perikanan dan kemaritiman. Kami sangat berharap mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif penting ini,” tambah Ueda.
Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, yang turut hadir dalam peluncuran, menyampaikan bahwa UNDP menempatkan pemberdayaan manusia sebagai inti dari perubahan.
Menurut Sujala, sektor perikanan memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.
Sektor ini menyumbang lebih dari 80 persen dari total produksi perikanan nasional.
“Namun, sekitar 11 persen dari mereka yang bekerja di sektor perikanan masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan angka ini sedikit lebih tinggi di wilayah-wilayah terpencil, termasuk lokasi tempat kami akan bekerja, seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya investasi pada kapasitas dan potensi sumber daya manusia lokal, khususnya perempuan dan komunitas pesisir.
Bagi UNDP, teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup untuk mendorong transformasi ekonomi biru.
“Intervensi ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi, tetapi juga untuk memperluas peluang bagi seluruh komunitas, khususnya perempuan yang menjadi tulang punggung pusat kegiatan ini,” ujar Sujala.
View this post on Instagram
