Powered by
Pemerintah Kyoto mengumumkan rencana menaikkan pajak penginapan sebagai langkah mengatasi dampak lonjakan wisatawan terhadap warga setempat, seperti melansir kantor berita AFP pada Selasa (14/1/2025).
Kota ini telah menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jepang, terutama setelah nilai yen melemah.
Namun, peningkatan jumlah wisatawan memunculkan berbagai masalah, termasuk kemacetan, sampah, dan gangguan terhadap kehidupan lokal.
Kenaikan pajak penginapan ini diharapkan dapat menciptakan pariwisata berkelanjutan yang tetap memberikan manfaat bagi warga, wisatawan, dan pelaku bisnis.
Baca juga:
Destinasi musim dingin terbaik di Jepang: Amanohashidate, Kyoto.
Pada 2024, jumlah wisatawan ke Jepang diperkirakan mencapai lebih dari 35 juta orang, angka tertinggi dalam sejarah.
Kyoto menjadi salah satu tujuan utama berkat daya tarik budayanya dan akses mudah dari Tokyo dengan shinkansen.
Namun, lonjakan wisatawan ini menimbulkan keluhan dari warga, terutama di distrik Gion yang dikenal sebagai pusat budaya geiko (geisha) dan maiko (calon geisha).
Banyak wisatawan dianggap mengganggu karena mengejar geisha seperti paparazi dan mengambil foto tanpa izin.
Bahkan, ada laporan bahwa kimono seorang maiko robek akibat dorongan wisatawan. Sementara yang lain menemukan puntung rokok di kerahnya.
Sebagai respons, otoritas Kyoto melarang wisatawan memasuki beberapa gang kecil di Gion sejak tahun lalu.
Sejak 2019, tanda larangan memotret juga telah dipasang di jalan-jalan pribadi dengan ancaman denda hingga 10.000 yen.
Sebagai bagian dari upaya mengatasi dampak pariwisata, Kyoto akan menaikkan pajak penginapan mulai tahun depan.
Penginapan dengan tarif 20.000 hingga 50.000 yen per malam, pajak akan naik dua kali lipat menjadi 1.000 yen per orang per malam.
Sementara itu, untuk penginapan di atas 100.000 yen per malam, pajak akan melonjak sepuluh kali lipat menjadi 10.000 yen per orang per malam.
Menambahkan dari Asahi Shimbun pada Kamis (9/1/2025), pajak penginapan terbaru di Kyoto akan dibagi menjadi lima tingkatan, tergantung pada tarif penginapan per malam sebgai berikut:
Pemerintah Kyoto akan mengajukan revisi peraturan ini pada sidang dewan kota Februari 2025.
Menurut Kyoto City Official Travel Guide, Kyoto menetapkan pajak penginapan sejak 1 Oktober 2018, dengan tarif awal:
Pajak penginapan ini berlaku di semua jenis akomodasi, termasuk hotel, ryokan, penginapan sederhana, dan minpaku (penginapan berbasis sewa rumah pribadi).
Kebijakan ini mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Manajemen Hotel dan Ryokan serta Undang-Undang Penginapan Pribadi.
Baca juga:
Kebijakan ini mendapat tanggapan beragam. Daichi Hayase, seorang fotografer berusia 38 tahun, mendukung kebijakan ini karena menyadari dampak negatif wisatawan terhadap lingkungan.
Namun, ia mengingatkan agar pajak tidak berlebihan, terutama di tengah inflasi yang masih terasa.
Dari sisi wisatawan, Larry Cooke, turis asal Australia berusia 21 tahun, setuju bahwa pajak dapat membantu mengatasi beban infrastruktur.
Namun, ia menekankan pentingnya keseimbangan agar wisatawan tetap tertarik berkunjung.
Kyoto bukan satu-satunya kota di Jepang yang menerapkan kebijakan untuk mengatur dampak pariwisata.
Gunung Fuji kini menerapkan biaya masuk dan batasan jumlah pendaki.
Sebuah toko yang menawarkan pemandangan Gunung Fuji memasang penghalang sementara untuk mengurangi kepadatan wisatawan yang ingin berfoto.
Di Ginzan Onsen, wisatawan tanpa reservasi hotel dilarang masuk setelah pukul 20.00 demi menjaga kenyamanan pengunjung yang menginap.
Sumber:
View this post on Instagram
