Powered by
Pemerintah Jepang resmi memberlakukan undang-undang baru untuk mempromosikan penggunaan bahasa isyarat, sebagai bagian dari persiapan menjadi tuan rumah Deaflympics pada November 2025.
Undang-undang ini mulai berlaku sejak 25 Juni, setelah disetujui oleh parlemen lewat rancangan yang diajukan anggota lintas partai.
Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, ini adalah pertama kalinya negara tersebut memiliki undang-undang khusus yang mengatur bahasa isyarat.
Melansir Kyodo News (20/7/2025), Federasi Tuli Jepang menyebut keputusan ini sebagai langkah “bersejarah”.
Mereka mengaku sangat terharu, terutama saat mengenang perjuangan para pendahulu yang selama ini tanpa lelah meningkatkan kesadaran publik mengenai bahasa isyarat.
Menurut mereka, perlindungan bahasa isyarat bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga soal memberi cahaya bagi masa depan komunitas tuli dan tunarungu.
Baca juga:
Melalui undang-undang ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menciptakan lingkungan yang mendukung orang-orang untuk belajar dan menggunakan bahasa isyarat dengan layak.
Tidak hanya sebatas komunikasi sehari-hari, melainkan juga mencakup pelestarian budaya, termasuk dalam seni teater dan kesenian tradisional.
Undang-undang ini juga menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai bahasa isyarat.
Untuk mendukung semua langkah ini, pemerintah akan menyediakan anggaran khusus.
Selain itu, sekolah-sekolah diharapkan memiliki guru atau staf yang fasih berbahasa isyarat, supaya siswa yang membutuhkannya bisa mendapat akses pendidikan secara optimal.
Federasi Tuli Jepang mencatat, saat ini sudah ada peraturan serupa di tingkat daerah di 40 prefektur dan sekitar 550 kota di seluruh Jepang.
Namun, dengan hadirnya undang-undang nasional ini, upaya untuk mempromosikan dan melestarikan bahasa isyarat diyakini akan semakin kuat dan merata.
Undang-undang ini hadir di momen yang tepat, menjelang penyelenggaraan Deaflympics pertama di Jepang.
Acara olahraga internasional untuk atlet tuli dan tunarungu ini akan berlangsung di Tokyo dan beberapa wilayah lain pada November 2025.
Diperkirakan, sekitar 6.000 atlet dan ofisial dari 70 hingga 80 negara akan ikut ambil bagian dalam ajang ini.
Jepang berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat soal inklusi dan menciptakan suasana ramah komunitas tuli di berbagai bidang kehidupan.
Lebih dari sekadar menyambut ajang olahraga, undang-undang ini dipandang sebagai tonggak penting untuk memastikan suara dan hak kelompok tuli di Jepang semakin diperhatikan.
© Kyodo News
View this post on Instagram
